Edukasi Pentingnya Pengamanan Barang Milik Negara, BLA Jakarta Hadirkan Narasumber Kementerian Keuangan

Jakarta, 29 Agustus 2025 -  Balai Litbang Agama Jakarta (BLAJ) menggelar diskusi tentang penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di ruang rapat A. Syafii Mufid. Kegiatan ini menghadirkan narasumber ahli, yakni Koko Inarto, Widyaswara Madya Pusdiklat Keuangan Publik Kementerian Keuangan, serta Akmal dari Biro Keuangan dan BMN.

Acara tersebut diikuti oleh seluruh pegawai BLAJ, perwakilan dari BDK Jakarta, MTsN 20, MTsN 28, MIN 21, serta sejumlah unit kerja terkait. Hadir pula Kepala BLAJ Irhason, Kasubbag TU Dian Retno Kencono. Kehadiran berbagai unsur ini menegaskan pentingnya sinergi dalam meningkatkan tata kelola BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Kepala BLAJ Irhason menegaskan bahwa pengelolaan BMN merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

"Penatausahaan inventaris BMN di balai sudah dirancang dengan baik. Barang milik negara adalah amanah. Kita berkewajiban menjaganya dengan penuh kesadaran, agar setiap aset dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, pengelolaan BMN tidak hanya sebatas urusan administratif, melainkan juga bentuk tanggung jawab aparatur negara dalam menjaga aset publik.

Kegiatan ini membahas berbagai aspek penatausahaan BMN, mulai dari regulasi, prosedur, hingga praktik terbaik pengelolaan. Topik lain yang mengemuka adalah tantangan digitalisasi pencatatan aset, pengadaan, pemeliharaan, serta efisiensi pemanfaatan fasilitas negara.

Rita Sukma Dewi, Perencana BLAJ, amenjelaskan bahwa kegiatan ini sekaligus menjadi wujud implementasi Standar Barang dan Kebutuhan Unit (SBKU).

"Penatausahaan BMN adalah langkah penting untuk memastikan pencatatan aset lebih akurat dan menghindari masalah di kemudian hari," jelasnya.

Ia menambahkan, penerapan SBKU tidak hanya sebatas dokumen administratif, melainkan juga menjadi dasar penyusunan kebutuhan anggaran, mencegah tumpang tindih pengadaan, serta memastikan umur pakai barang tetap diperhatikan.

Koko Inarto, Widyaswara Madya Pusdiklat KP Kementerian Keuangan, menyoroti pentingnya mekanisme penghapusan aset yang hilang.

"Kehilangan BMN tidak boleh dibiarkan. Harus jelas asal kejadiannya, dasar hukumnya, hingga usulan dokumennya. Tim kecil beranggotakan tiga atau lima orang bisa dibentuk untuk menelusuri barang yang hilang sebelum masuk ke mekanisme Tuntutan Ganti Rugi (TGR)," terangnya.

Sementara itu, Akmaludin dari Biro Keuangan dan BMN, menekankan perlunya ketelitian dalam pencatatan aset.

"Setiap satker wajib membentuk tim pencari fakta untuk menangani kehilangan BMN. Prinsip kehati-hatian dalam pencatatan di aplikasi SAKTI dan pembaruan database inventaris menjadi kunci akuntabilitas," ungkapnya.

Selain paparan narasumber, kegiatan ini juga menjadi ruang berbagi pengalaman antarunit kerja. Sahro Wardi, Kasubbag TU BDK Jakarta, menuturkan praktik pemanfaatan aset di instansinya.

"Empat kendaraan dinas telah dihapus dari daftar BMN. Selain itu, gedung kami dimanfaatkan sebagai sumber PNBP, meski masih ada kendala untuk operasional sehari-hari," katanya.

Diskusi juga menyinggung pembaruan data gedung, perhitungan ulang SBSK, hingga optimalisasi pemanfaatan ruang di satuan kerja.

BLAJ menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola BMN yang profesional, transparan, dan akuntabel. Edukasi dan pendampingan berkelanjutan diharapkan mampu menumbuhkan budaya tertib administrasi serta mendukung peningkatan kinerja lembaga secara menyeluruh.